Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.03.25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
1 Kondisi prasarana penyediaan air baku 62 65 731,394,500 68.32 456,841,500 105 62
1.01.03.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1 Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat 100 2.88 2,147,483,647 2.97 2,147,483,647 103 100
2 Ketersediaan sambungan rumah pengelolaan air limbah terpusat
3 Cakupan ketersediaan layanan air bersih /air minum masyarakat
1.01.03.33 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah/Perauran Daerah 87 7 1,132,327,500 7 989,326,550 100 87
1.01.03.35 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 jumlah desa target pengawasan 19 40 1,574,782,400 42 298,847,850 105 19
2 luasan alih fungsi lahan
1.01.04.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Persentase kawasan kumuh yang tertangani
1.01.04.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1 Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 100 16 2,147,483,647 16.36 2,147,483,647 102 100
1.02.04.18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan 95 1 571,347,418 1 540,540,740 100 95
1.02.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Layanan pengelolaan sampah
1x Jumlah TPS Tipe B
1y Jumlah TPS Tipe A
1z Jumlah TPS Tipe C
2 Rasio layanan pengelolaan sampah
3 Sampah yang tertangani
1.02.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 86 85 2,147,483,647 86 1,852,468,165 101 86
2 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan
3 jumlah dokumen KLHS Tata Ruang
1.02.05.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 jumlah kampung iklim 9 11 2,147,483,647 14 189,213,050 127 9
2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.02.05.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan
1x Jumlah sekolah berbudaya lingkungan
1y Peningkatan jumlah sekolah dan pondok pesantren berbudaya lingkungan
1.02.05.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1 Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan 97 79.1 79,950,000 80 77,725,000 101 97
1.02.05.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Persentase RTH yang dikelola 100 20.04 2,147,483,647 20.4 2,147,483,647 102 100
2 RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)
2.00.04.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1 Persentase peningkatan luasan hutan rakyat 95 2 224,862,000 2.13 213,527,000 107 95
2.00.04.16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1 Persentase penurunan luas lahan kritis 94 2 1,057,458,250 9.41 993,990,500 470 94
2.00.04.20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
1 Peningkatan kelompok yang mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan hutan 96 14 57,620,000 14 55,465,000 100 96
Rata-rata capaian kinerja (%) 57 35 0 0 0 0 0
Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian 1. Ketersediaan anggaran baik dari pusat, provinsi dan kabupaten untuk mengurangi tingkat pencemaran air sungai dan udara serta penanaman kembali lahan-lahan yang kritis. 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam penurunan tingkat pencemaran air sungai dan udara serta penanaman kembali lahan-lahan yang kritis.
Faktor penghambat pencapaian kinerja 1. Masih adanya masyarakat Kabupaten Sleman yang membuang sampah di sungai atau sembarang tempat. 2. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor. 3. Masih maraknya penambangan bahan mineral (pasir) secara illegal sehingga timbul lahan-lahan kritis baru. 4. Perpindahan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten ke provinsi.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten berikutnya 1. sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri. 2. Koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten berikutnya Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tetap menjadi prioritas dalam RPJMD berikutnya mengingat Kabupaten Sleman merupakan kawasan resapan air dan kawasan strategis lingkungan hidup.