Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kabupaten Sleman

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

NO Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.02.07.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang telah Mengikuti Pelatihan sesuai Tupoksinya
1.02.18.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 Persentase SKPD yang Menerapkan Tertib Administrasi dengan Kategori Baik 89 68.08 312,697,010 85.11 279,249,080 125 89
3.00.01.06 program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu 100 100 2,147,483,647 100 2,147,483,647 100 100
3.00.01.18 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Memiliki Kinerja Baik 76 90 1,061,615,250 86.3 802,062,530 96 76
3.00.01.19 Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
1 Persentase Kajian Kebijakan yang Ditetapkan menjadi Peraturan Bupati 58 5 1,828,090,211 5 1,065,870,410 100 58
3.00.01.21 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
1 Jumlah Kecamatan dengan Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan di atas 70 78 10 2,005,319,025 16 1,556,854,600 160 78
3.00.03.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Persentase Unit Kerja dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal A 99 50 2,147,483,647 100 2,125,683,410 200 99
2 Jumlah SKPD yang Mendapat Pembinaan Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi y
3.00.03.16 Program Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 Persentase Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Mengikuti PKS/Bimtek/Sertifikasi JFA 85 100 86,678,000 100 73,771,000 100 85
3.00.03.17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 Hasil Leveling Lembaga Pengawasan 78 2 39,696,000 2 30,855,280 100 78
3.00.04.18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 95 2,147,483,647 95 2,147,483,647 100 100
3.00.05.15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
1 Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dengan Baik dan Benar
3 Persentase SKPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD)/Asset Daerah
4 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti
3.00.05.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1 Jumlah Desa yang telah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau Peratura 79 86 327,425,550 86 260,149,600 100 79
Rata-rata capaian kinerja (%) 74 53 0 0 0 0 0
Predikat kinerja Sedang Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian 1. Komitmen seluruh pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan implementasi SAKIB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 3. Implementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset, 4. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan asset.
Faktor penghambat pencapaian kinerja 1. Masih terdapat indikator sasaran pada dokumen perencanaan yang belum berorientasi outcome, 2. pencatatan barang persediaan pada unit kerja yang belum optimal, 3.Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan dan aset yang selalu berubah serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, 4. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan asset dengan pengelolaan keuangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten berikutnya Perubahan RPJMD, pengintegrasian sistem informasi manajemen dari berbagai SIM yang diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten berikutnya Perubahan RPJMD guna merubah indikator kinerja sasaran sehingga lebih outcome